Denpasar (BisnisBali) –Lembaga perkreditan desa (LPD) yang dimiliki desa pakraman saat ini, bukan hanya menjadi kekuatan ekonomi potensial bagi pembangunan desa, namun juga bagi Kota Denpasar.
“LPD yang berjumlah 35 unit dengan total aset Rp 220,5 milyar dapat menjadi kekuatan ekonomi potensial bagi pembangunan, khususnya dalam mendorong sektor ekonomi kerakyatan,” ungkap Wali Kota Denpasar, AA Puspayoga dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Wali Kota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra saat HUT ke-9 Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) Kota Denpasar di wantilan Desa Pakraman Pohgading, Ubung Kaja Denpasar Utara, Sabtu (3/11) lalu.
Peringatan ulang tahun ditandai dengan pelantikan pengurus BKS LPD masa bakti 2007-2011, yang diketuai I Made Sugita, S.Sos., (LPD Sesetan) dan sekretaris I Made Sutarka (LPD Anggabaya).
Wawali Rai Dharmawijaya Mantra juga menyerahkan dana bergulir Rp 1 milyar kepada 10 LPD, yaitu LPD Padang Sambian, Pedungan, Intaran, Sanur, Sumerta, Tonja, Cengkilung, Kedua, Penyaringan dan LPD Jenah.
Ia mengungkapkan, LPD dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi potensial, mengingat keunggulan yang dimilikinya. Di antaranya adanya kedekatan budaya dan psikologis dengan nasabahnya, lokasi yang terjangkau dan karakter bisnis yang luwes. “Kemajuan LPD dapat menjadi sumber pembiayaan bagi pengembangan ekonomi desa,” jelasnya.
Keberadaan LPD di desa pakraman selain sebagai lembaga pembiayaan yang efektif di tingkat desa, juga dapat menjadi pendorong pembangunan, meningkatkan daya beli masyarakat serta memperluas kesempatan kerja. “LPD diharapkan dapat menumbuhkan usaha kecil yang potensial di wilayah masing-masing yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
LPD juga telah ditetapkan menjadi pusat informasi UKM strategis dan pusat produktivitas warga. Menghadapi tantangan dan persaingan antarlembaga keuangan sejenis yang kian ketat, pengelola LPD diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kompetensi.
“Salah satunya dengan terus-menerus mengikuti pelatihan dan peningkatan wawasan,” ungkapnya. Di samping itu, LPD harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, memanfaatkan teknologi informasi serta akses terhadap sumber pembiayaan yang mudah dan murah. “Upaya lainnya adalah dengan selalu mengadakan koordinasi dan kerja sama antar-LPD yang diwadahi oleh BKS LPD,” ungkapnya.
Ketua BKS LPD periode 2003-2007, I Made Pasti, S.E., menyatakan, diharapkan LPD mampu menjadi leading sektor mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada. Pada gilirannya mampu mewujudkan dan meningkatkan kemandirian dalam membangun perekonomian desa.
“Masih banyak tugas yang menanti, seperti mewujudkan kerja sama pembiayaan antar-LPD atau sejenis inter LPD (cool money market), serta memantapkan kerja sama antar-LPD dalam BKS ini,” katanya. *yas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar