LPD PEDUNGAN ULANG TAHUN KE 22

Dalam rangkaian ulang tahun ke 22, LPD Desa Pakraman Pedungan menyelenggarakan Jalan Santai Sehat bersama masyarakat Pedungan pada hari Minggu 29 Mei 2011. Antusias msyarakat berpartisapasi dalam acara ini sangat luar biasa, ini terbukti dari membludaknya peserta dalam acara Jalan Santai Sehat pada hari Minggu itu. Acara Ulang Tahun ke 22 ini juga dimeriahkan dengan penarikan undian: kupon jalan santai dan penarikan hadiah bagi para nasabah LPD Desa Pakraman Pedungan. Hadiah yang disediakan oleh LPD lumayan menarik untuk masyarakat Desa Pedungan, seperti setrika, handuk, magic com, kulkas, sepeda lipat untuk hadiah kupon jalan santainya, sedangkan untuk hadiah bagi para sasabah disediakan hadiah utama Honda Vario. Disamping acara penarikan hadiah-hadiah, juga dimeriahkan oleh para penyanyi lokal desa Pedungan dan penyanyi lainnya. Seperti Yasa Sega maupun I Made Sumartana dari Banjar Dukuh Pesirahan. Penyampaian laporan pembukaan Jalan Santai sehubungan dengan ulang tahun LPD Desa Pekraman Pedungan ini disertai dengan perkembangan jumlah nasabah maupun peningkatan aset yang dimiliki oleh LPD Desa pakraman Pedungan hingga tahun ini. Di akhir acara puncak Ulang tahun ini diumumkan nasabah yang beruntung meraih hadiah utamanya yakni Honda Vario yang jatuh pada nasabah dengan nama Kadek Ariawan pemilik usaha UD Ariawan di banjar Sama.
Video terkait dengan pembukaan jalan santai ini dapat diunduh disini lewat YouTube

Bupati Bagiada Resmikan LPD Desa Pejarakan

Gema perkembangan ekonomi yang dikomandani oleh lembaga perekonomian desa dengan nama LPD menjadi semakin bergema dengan berdirinya LPD Desa Pekraman Pejarakan Kecamatan Gerokgak di Singaraja.
Berikut ini petikan berita LPD bersangkutan yang dikutip dari http://setda.bulelengkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=346:bupati-bagiada-resmikan-lpd-desa-pejarakan&catid=1:latest-news

Banyak yang mengira Kecamatan Gerokgak wilayah barat Kabupaten Buleleng adalah daerah yang kering dengan banyak dijumpai perbukitan dan hutan yang merupakan daerah yang tidak produktif. Namun siapa sangka, jika disana berdiri gedung LPD (Lembaga Perkreditan Desa) yang megah dengan gaya arsitektur bali. Adalah di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak. LPD Pejarakan tersebut berdiri diatas lahan 10 are. Dikerjakan sejak April 2010 dan diresmikan Rabu 6/4 oleh Bupati Buleleng, Drs.Putu Bagiada,MM.

Kehadiran LPD Pejarakan menurut Bupati Bagiada, menandakan tingkat perekonomian di daerah tersebut telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Terlebih pembangunan gedung LPD tersebut memakan biaya 1,25 milyar. Dijelaskan, pemerintah mengapresiasi positif dengan berdirinya LPD di Desa Pejarakan dan menurut Bupati dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam membangun wilayahnya bukan hal mustahil di Kecamatan Gerokgak akan mampu berkembang menjadi sasaran investasi bagi penanam modal.” Saya optimis dengan potensi yang dimiliki, Kecamatan Gerokgak akan mampu menjadi pintu masuk Buleleng bagi investor yang akan menanamkan modalnya” ujar Bupati Bagiada yang saat bersamaan memberikan punia 5 juta kepada pengurus LPD.

Seperti dituturkan I Nengah Madra Kepala LPD Pejarakan, berdirinya gedung perkreditan tersebut sebelumnya telah mengalami pasang surut. Dimulai ditahun 1986 namun belum genap beroperasi 2 tahun LPD tersebut tutup dan vakum. Dengan kegigihan masyarakat dan perangkat Desa, Tahun 1994 LPD kembali beroperasi dengan meminjam gedung kantor dinas hingga di tahun 2011 LPD Pejarakan secara resmi memiliki gedung berlantai dua yang memiliki aset 35 milyar tersebut. ” Sampai dengan Bulan Desember 2010 LPD Pejarakan telah memiliki SHU 1,8 milyar yang 20% nya telah diberikan ke Desa Adat” tandasnya.

Terakhir Diperbaharui (Senin, 11 April 2011 00:35)

Total Aset LPD di Badung Tembus Angka Rp 1,9 T

Mangupura (Bisnis Bali) – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekkab Badung Ir. Dewa Made Apramana, M.M., Jumat (8/4) kemarin, menerima rombongan studi banding Pemkab Jombang di Ruang Pertemuan Kantor Bappeda Badung, Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala. Asisten II tersebut didampingi Kabag Ekonomi Drh. I Ketut Sudarsana, MMA beserta jajarannya.

Kepala BPMD Pemkab Jombang Ronald Sitompul selaku ketua rombongan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan anggota rombongan adalah untuk mempelajari perkembangan lembaga perkreditan desa (LPD) yang ada di Kabupaten Badung. Perkembangan, pengelolaan, pengaturan dan kontribusi LPD di Badung yang bergerak dalam usaha simpan pinjam dengan modal swadaya masyarakat dinilai sangat berhasil.

Hal ini melatarbelakangi kedatangan rombongan Pemkab Jombang tersebut untuk secara langsung mempelajari hal-hal yang menjadi penyokong kesuksesan majunya LPD di Badung. Tim yang beranggotakan 16 orang tersebut direncanakan akan berada di Badung selama 3 hari dan akan melakukan studi langsung ke salah satu LPD di Badung.

Dewa Made Apramana menyambut baik maksud dari kunjungan Pemkab Jombang tersebut. Secara spesifik, Dewa Made Apramana memaparkan mengenai pertumbuhan LPD di Badung. Seperti yang telah diketahui bersama, hingga saat ini Badung memiliki 119 LPD yang tersebar di 6 kecamatan.

Kecamatan Petang memiliki 27 LPD, Kecamatan Abiansemal memiliki 32 LPD, Kecamatan Mengwi memiliki 37 LPD, Kecamatan Kuta Selatan 9 LPD, Kecamatan Kuta memiliki 6 LPD, dan Kecamatan Kuta Utara memiliki 8 LPD. Seluruh LPD tersebut dikelola langsung desa pekraman yang berada di wilayah masing-masing dengan dilandasi prisip Tri Hita Karana.

D isampaikan, salah satu kunci sukses majunya LPD di Badung adalah adanya sistem adat yang kuat yang menjiwai mental, pola dan sikap dari masyarakat di desa. Hingga saat ini, LPD telah mampu menopang keuangan masyarakat khususnya masyarakat miskin yang ada di wilayah Badung. Total aset yang dimiliki seluruh LPD di Badung saat ini mencapai Rp 1,9 trilyun, dengan total nasabah mencapai 74 ribu lebih. *sar

sumber: http://www.bisnisbali.com/2011/04/09/news/perbankan/ki.html

LPD TERBAIK DI TINGKAT NASIONAL

Berita yang sangat menggembirakan adalah adanya pernyataan dari pihak luar dalam menilai keberadaan atau eksistensi LPD di tingkat Nasional, sebagaimana diberitakan dalam detik Financy:
Nusa Dua - Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali dinobatkan sebagai lembaga pemberi pinjaman kepada masyarakat pedesaan yang terbaik se-Indonesia. LPD di Bali mampu berkembang dengan baik karena ditopang oleh sistem kemasyarakatan yang disebut Banjar.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Gerakan Masyarakat Pengembangan Keuangan Mikro (Gema PKM) Indonesia Bambang Ismawan, di sela-sela Pertemuan Kredit Mikro Asia-Pasifik di Bali International Convention center (BICC) Nusa Dua, Bali, Senin (28/7/2008).
"Sistem banjar menghidupkan kinerja LPD-LPD. LPD di Bali penggarap sektor keuangan mikro terbaik di Tanah Air," kata Ismawan.
Ismawan menambahkan, LPD di Bali dapat merupakan yang terbaik di Indonesia terutama di tingkat grassroot. LPD di Bali terintegrasi dengan sistem kemasyarakatan atau banjar.

Berita tersebut telah digaungkan pada Senin, 28/07/2008 atau dua tahun telah berlalu. Kini oleh Bapak Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono pun memuji LPD di Bali pada September tahun 2010 sebagaimana di tuliskan dalam situs http://bali.antaranews.com berikut ini:

Jimbaran (Antara Bali) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memuji keberhasilan Lembaga Perkreditan Desa di Bali yang mampu meningkatkan aksebilitas masyarakat terhadap lembaga keuangan.

"LPD adalah contoh nyata sebuah lembaga keuangan mikro yang tumbuh berkembang, dikelola dan didedikasikan untuk masyarakat," kata SBY saat membuka forum Alliance Financial Inclusion (AFI) kedua yang berlangsung di Jimbaran, Badung, Bali, Senin.

Dihadapan peserta pertemuan yang dihadiri perwakilan dari 20 negara itu, SBY memuji keberhasilan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali sebagai lembaga keuangan mikro yang dimiliki masyarakat di Pulau Dewata.

"LPD telah berhasil mengajak masyarakat di Bali untuk memiliki akses di lembaga keuangan mikro," kata SBY dalam Pertemuan yang dihadiri Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, Direktur Eksekutif AFI Alfred Hannig dan Gubernur Bank Central Kenya sekaligus panitia pengarah AFI kedua, Njuguna Ndungu'u.

Diungkapkan Presiden SBY, keberadaan LPD sangat membantu perekonomian masyarakat Bali bahkan lembaga keuangan mikro itu telah memberi kredit untuk masyarakat dengan tanpa agunan.

Ia menyebut enam poin yang menentukan keberhasilan tujuan forum AFI kedua dalam mengimplementasikan penyertaan keuangan masyarakat.

Keenam hal itu adalah, pentingnya kepemimpinan terkait kelembagaan, juga koordinasi dan akuntalitas, diversitas lembaga keuangan, Inovasi, budaya dan aturan hukum yang jelas.

Dalam kesempatan itu, Gubernur BI Darmin Nasution mengatakan, sebelum program KUR (Kredit Usaha Rakyat), sejak tahun 1989 hingga 1999, BI memiliki program yang menghubungkan bank dengan kelompok swadaya masyarakat.

"Program ini bertujuan membangun hubungan simpan pinjam komersial antara kelompok usaha mikro dan bank di sektor tabungan dan pinjaman. Selain itu untuk membantu industri Perbankan untuk memperluas penetrasi di sektor mikro," katanya.

Tujuan lainnya, ujar Darmin, untuk memperbanyak peluang membangun bisnis serta meningkatkan dan memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan keuangan.

"Tidak hanya program KUR yang dinilai sukses itu, antara tahun 1995 hingga 1999 juga diluncurkan proyek kredit yang khusus dirancang untuk bisnis mikro yang dikenal dengan PKM (Proyek Kredit mikro)," katanya.

Memang harus diakui bahwa kontribusi LPD di Bali terhadap pertumbuhan ekonomi mikro khususnya di pedesaan sangat dirasakan, terlebih lagi oleh masyarakat desa adat atau desa pakraman. Karena

LPD Penyangga Utama Perekonomian ''Krama''

DARI sejumlah aset yang dimiliki Desa Pakraman Pedungan, keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memegang peranan sentral dalam menyangga perekonomian krama Pedungan. Melalui pinjaman lembaga perkreditan ini, krama Pedungan bisa merencanakan masa depannya dengan jalan merintis usaha ekonomi produktif.

"Kredit yang kami kucurkan memang diprioritaskan untuk mendukung usaha krama asli Pedungan," kata Ketua LPD Pedungan I Made Suardana, S.E. kepada Bali Post, Kamis (3/4) lalu.

Menurut Suardana, LPD Pedungan termasuk LPD yang cukup sehat. Tahun 2007 lalu, keuntungan LPD ini mencapai Rp 1 milyar. Tercatat 20 persen dari keuntungan itu disisihkan untuk mendanai kegiatan pembangunan di wilayah Desa Pakraman Pedungan. Sedangkan 5 persen keuntungan lagi dipergunakan untuk dana sosial.

"Secara aktif, kami mendistribusikan kredit untuk mendukung usaha produktif yang dilakukan oleh krama Pedungan. Di luar itu, kami juga mampu menyisihkan dana untuk mendukung kegiatan pembangunan di Pedungan,'' katanya sambil menambahkan, sebagian besar keuntungan LPD itu dikelola kembali untuk memperkuat permodalan LPD.

Berbekal kontribusi yang disisihkan dari keuntungan LPD, katanya, Desa Pakraman Pedungan bisa membebaskan krama dari kewajiban membayar urunan untuk perawatan dan perbaikan kahyangan tiga maupun pembangunan fasilitas lainnya. Ini berarti, keberadaan LPD terbukti mampu meringankan beban yang harus dipikul krama. "Manfaat LPD itu sudah dirasakan oleh krama di sini. Selain meringankan beban mereka terkait kewajiban merawat dan memperbaiki parahyangan, krama juga cukup terbantu dalam hal modal usaha," katanya lagi.

Pernyataan Suardana dibenarkan oleh Petajuh Parahyangan Desa Pakraman Pedungan I Nyoman Jiwa Pande. Sampai saat ini, biaya aci piodalan di kahyangan tiga sepenuhnya diambilkan dari kas desa pakraman yang notabene bersumber dari keuntungan LPD. "Keberadaan LPD ini sangat mendukung pembiayaan upacara ritual di Pedungan," katanya.

Menurut Jiwa Pande, Desa Pakraman Pedungan memiliki kahyangan tiga yang komplet, yakni Pura Desa/Bale Agung yang di-empon 14 banjar pakraman, Pura Puseh (13 banjar pakraman) dan Pura Dalem (4 banjar pakraman). Khusus untuk Pura Dalem dan Pura Puseh, memang tidak di-empon seluruh banjar pakraman karena di wawengkon banjar pakraman mereka sudah didirikan pura sejenis. Di luar kahyangan tiga itu, Desa Pakraman Pedungan juga punya kewajiban ngempon sejumlah pura besar lainnya seperti Pura Sarin Peken, Pura Merajapati, Pura Taman, Pura Telaga Waja dan Pura Saren Agung. "Sampai saat ini, biaya aci piodalan di Pura-pura itu memang diambilkan dari kas desa pakraman yang bersumber dari keuntungan LPD," ujarnya. (ian)

Senin, 7 April 2008

Sumber: http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2008/4/7/bd1.htm

Wali Kota Resmikan LPD Pedungan

Hadapi Persaingan LPD Harus Terapkan Manajemen Modern
diunduh dari http://balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=10&id=19666
Denpasar (Bali Post)
Di era globalisasi, keberadaan LPD (lembaga perkreditan desa) harus mampu menghadapi tantangan zaman sesuai dengan perubahan. Terlebih lagi dengan perkembangan informasi teknologi (IT). Untuk itu LPD harus mampu menyerap IT ke dalam manajemen LPD itu sendiri. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra saat meresmikan gedung baru LPD Desa Pakraman Pedungan, Rabu (9/9) kemarin.

Peresmian Gedung LPD tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Wali Kota Denpasar dihadiri oleh Anggota DPRD Kota Denpasar dan Camat Denpasar Selatan IB Alit Wiradana. Dalam menyerap IT, Rai Mantra mengharapkan LPD harus menerapkan konsep berwawasan budaya sehingga mampu menghadapi tantangan zaman.

Di samping itu, IT yang diserap harus dipadukan dengan manajemen modern, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat begitu pula para pegawainya dengan tidak meninggalkan nilai-nilai tradisional.

Lebih lanjut Rai Mantra mengatakan, keuntungan-keuntungan yang diperoleh LPD agar dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan Desa Pakraman.

Kepala LPD Desa Pakraman Pedungan Made Suardana ketika ditemui di sela-sela peresmian mengatakan, sejak berdirinya LPD Pedungan tahun 1989 dengan modal awal Rp 2 juta yang merupakan bantuan pemerintah sampai saat ini mampu eksis bahkan terus berkembang. Perkembangan ini tidak lepas dari dukungan 2.283 KK atau sekitar 12 ribu jiwa sehingga LPD saat ini mampu membangun gedung baru serta mampu memberikan pinjaman kepada nasabah mencapai Rp 1 miliar dalam jangka waktu maksimal 4 tahun.

''Dalam pembangunan gedung baru LPD yang berlantai dua dibangun di atas tanah seluas 4,5 are ini dikerjakan dengan swakelola menelan biaya Rp 1,6 miliar,'' katanya.

Bendesa Desa Pakraman Pedungan I Nyoman Sumantra dalam laporannya mengatakan, sangat bahagia atas tingginya perhatian Pemerintah Kota Denpasar terhadap keberadaan LPD. (kmb12/*)
Berita LPD lainnya klik disini

LPD Aset Potensial Pembangunan

Sekalipun berita di bawah ini telah diberitakan pada 5 Nov 2007, namun materi beritanya masih relevan jika kita lihat atau pandang dari kebutuhan masyarakat desa.
Denpasar (BisnisBali) –Lembaga perkreditan desa (LPD) yang dimiliki desa pakraman saat ini, bukan hanya menjadi kekuatan ekonomi potensial bagi pembangunan desa, namun juga bagi Kota Denpasar.

“LPD yang berjumlah 35 unit dengan total aset Rp 220,5 milyar dapat menjadi kekuatan ekonomi potensial bagi pembangunan, khususnya dalam mendorong sektor ekonomi kerakyatan,” ungkap Wali Kota Denpasar, AA Puspayoga dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Wali Kota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra saat HUT ke-9 Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) Kota Denpasar di wantilan Desa Pakraman Pohgading, Ubung Kaja Denpasar Utara, Sabtu (3/11) lalu.

Peringatan ulang tahun ditandai dengan pelantikan pengurus BKS LPD masa bakti 2007-2011, yang diketuai I Made Sugita, S.Sos., (LPD Sesetan) dan sekretaris I Made Sutarka (LPD Anggabaya).

Wawali Rai Dharmawijaya Mantra juga menyerahkan dana bergulir Rp 1 milyar kepada 10 LPD, yaitu LPD Padang Sambian, Pedungan, Intaran, Sanur, Sumerta, Tonja, Cengkilung, Kedua, Penyaringan dan LPD Jenah.

Ia mengungkapkan, LPD dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi potensial, mengingat keunggulan yang dimilikinya. Di antaranya adanya kedekatan budaya dan psikologis dengan nasabahnya, lokasi yang terjangkau dan karakter bisnis yang luwes. “Kemajuan LPD dapat menjadi sumber pembiayaan bagi pengembangan ekonomi desa,” jelasnya.

Keberadaan LPD di desa pakraman selain sebagai lembaga pembiayaan yang efektif di tingkat desa, juga dapat menjadi pendorong pembangunan, meningkatkan daya beli masyarakat serta memperluas kesempatan kerja. “LPD diharapkan dapat menumbuhkan usaha kecil yang potensial di wilayah masing-masing yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

LPD juga telah ditetapkan menjadi pusat informasi UKM strategis dan pusat produktivitas warga. Menghadapi tantangan dan persaingan antarlembaga keuangan sejenis yang kian ketat, pengelola LPD diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kompetensi.

“Salah satunya dengan terus-menerus mengikuti pelatihan dan peningkatan wawasan,” ungkapnya. Di samping itu, LPD harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, memanfaatkan teknologi informasi serta akses terhadap sumber pembiayaan yang mudah dan murah. “Upaya lainnya adalah dengan selalu mengadakan koordinasi dan kerja sama antar-LPD yang diwadahi oleh BKS LPD,” ungkapnya.

Ketua BKS LPD periode 2003-2007, I Made Pasti, S.E., menyatakan, diharapkan LPD mampu menjadi leading sektor mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada. Pada gilirannya mampu mewujudkan dan meningkatkan kemandirian dalam membangun perekonomian desa.

“Masih banyak tugas yang menanti, seperti mewujudkan kerja sama pembiayaan antar-LPD atau sejenis inter LPD (cool money market), serta memantapkan kerja sama antar-LPD dalam BKS ini,” katanya. *yas