Mengajegkan Bali dari Kabupaten/Kota (14) Perda Kependudukan Sering Dilanggar

Mengantisipasi dampak negatif dari tingginya pertumbuhan penduduk akibat tingginya kaum migran, tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Penanganan masalah kependudukan, harus ada sinergi antarinstansi. Tidak cukup hanya dibebankan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Keterlibatan instansi terkait, seperti Dinas Tata Ruang dan Perumahan (DTRP) bisa dilibatkan, terutama soal pemanfaatan lahan. Bukan hanya itu, sinergi antara desa pakraman dan desa dinas juga sangat menentukan.

Ketua Forum Kades Denpasar Putu Tjawi mengungkapkan, sejatinya untuk pengendalian penduduk sementara sudah ada. Perangkat hukumnya yakni Perda No 3 Tahun 2000 sudah jelas mengatur dan mengantisipasi penduduk pendatang yang tidak jelas. Hanya, dalam implementasinya, regulasi yang ada tersebut sering bocor di lapangan. ''Ini saya kira pengawasan yang masih lemah, sehingga masih ada penduduk sementara yang mengantongi KTP tanpa memiliki KIPPS/Kipem,'' kata Kepala Desa Tegal Kertha ini.
Oleh karena itu, katanya, komitmen semua pihak untuk mengendalikan penduduk pendatang. Komitmen itu jangan sebatas wacana, namun harus diikuti dengan aksi yang berpegang pada aturan yang telah ada. Andaikata semua perangkat taat pada aturan, maka pengendalian penduduk di Denpasar tidaklah sulit.
Wakil Ketua DPRD Denpasar A.A. Ngurah Gede Widiada menyatakan pengendalian lonjakan penduduk adalah yang mutlak harus dilakukan. Di sinilah perlunya ada regulasi yang tepat dalam menangani dan mengerem jumlah pendatang atau pertumbuhan penduduk ke Denpasar.
Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, tingginya urbanisasi ke Denpasar tidak terlepas dari belum meratanya pembagian kue pembangunan yang ada di Bali. Ketimpangan laju pertumbuhan pembangunan secara jelas akan memicu migrasi penduduk dalam rangka mencari penghidupan. Terlebih, Denpasar yang juga sangat besar potensinya dalam bidang pariwisata, mengundang kaum urban mengadu nasib di kota ini. Bahkan, migrasi penduduk itu bukan saja antarkabupaten, namun juga antarprovinsi dan antarnegara.
Dalam pandangan tokoh muda Denpasar I Made Gede Rai Misno, persoalan yang dihadapi Denpasar dalam kependudukan sejatinya bisa ditangani dengan baik. Untuk mewujudkan ini, semua komponen pemerintah mulai dari aparat terbawah di lingkungan atau banjar, desa/kelurhan sampai ke dinas harus punya komitmen yang sama. Hal ini penting dilakukan, karena selain sebagai subjek pembangunan, manusia juga menjadi objek dari kebijakan yang akan dilakukan pemerintah. ''Pemerintah perlu punya data terkait dengan jumlah penduduk dan luasan daerahnya,'' sarannya.
Ia yang juga Ketua KPUD Denpasar ini mengatakan, dalam menangani masalah kependudukan serta sosial lainnya, pemerintah bisa saja melibatkan aparat di bawah, seperti para pecalang dan satgas di masing-masing desa. Otonomi yang ada di pemerintah kabupaten/kota bisa saja dlimpahkan ke masing-masing desa, sehingga tanggung jawabnya jelas. Bahkan, bila ada pertambahan penduduk baru, datanya akan tercatat di desa setempat.

Daya Dukung

Apa yang disampaikan Rai Misno ini mendapat apresiasi yang positif dari Sekretaris Daerah Kota (Sekkot) Denpasar A.A. Ngurah Rai Iswara. Mantan Kadis Koperasi dan UKM ini mengakui data kependudukan di Denpasar belum sepenuhnya sempurna. Bahkan, pihaknya mengatakan perlu dipikirkan pemetaan potensi yang dimiliki Denpasar, sehingga bisa menekan laju pertumbuhan penduduk. Selama ini, katanya, belum ada kajian yang menyangkut daya tampung Denpasar yang ideal, bila dikaitkan dengan jumlah penduduknya. ''Ini pemikiran yang cerdas, dan perlu disikapi dengan bijak,'' katanya.
Rai Iswara juga setuju dengan memberikan tanggung jawab kepada masing-masing pimpinan wilayah terkecil untuk ikut terlibat dalam menangani masalah kependudukan. Ia mencotohkan masalah gepeng di Sanur. ''Keterlibatan semua komponen masyarakat bersama Yayasan Pembangunan Sanur (YPS) mampu mengatasi keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) di desa wisata itu. Sanur merupakan salah satu contoh dalam mengatasi masalah gepeng,'' ujarnya.
Sementara itu, kebijakan Pemkot Denpasar sebagaimana yang disampaikan Wakil Wali Kota IGN Jaya Negara dalam menangani masalah kependudukan, tetap mengacu pada keunggulan dan budaya kreatif. Artinya, penduduk yang besar harus dimanfaatkan untuk menjadikan tenaga kerja yang profesional, sehingga bisa aktif dalam sektor perekonomian yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. ''Kebijakan ini tidak terlepas dari kondisi realitas atas tingginya penduduk Denpasar yang menimbulkan berbagai persoalan sosial lainnya. Potensi yang ada harus mampu meminimalisasi tantangan yang muncul,'' katanya. (ara)

sumber: http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=10&id=54839