KETIKA industri garmen, sablon dan pencelupan meraih puncak kejayaan di era 1990-an lalu, wawengkon Desa Pakraman Pedungan dikenal sebagai sentra industri penghasil limbah yang sarat dengan kandungan logam berat berbahaya tersebut. Paling tidak, lima dari 14 banjar di Desa Pakraman Pedungan yakni Banjar Pitik, Banjar Sawah, Banjar Geladag, Banjar Dukuh Pesirahan dan Banjar Begawan sempat "disesaki" industri yang mengalami booming bersamaan dengan masa jaya kepariwisataan Bali itu. Bagi pengusaha, kelima banjar itu dinilai sangat strategis untuk mendukung aktivitas usahanya lantaran dibelah oleh aliran anakan Tukad Badung. Pertimbangan yang sangat praktis, mengingat mereka tidak perlu jauh-jauh mencari tempat untuk mencuci lembaran kain pascadicelup termasuk membuang limbah sisa aktivitas pencelupan.
===========================================================
Posisi yang strategis itu justru melahirkan penderitaan panjang bagi krama di desa pakraman yang didukung 2.192 kepala keluarga (KK) itu. Saat itu bukan pemandangan aneh jika aliran anakan Tukad Badung di sekitar Pedungan senantiasa semarak warna. Terkadang berwarna merah, kuning, hijau, biru hingga hitam pekat serta berbagai variasi warna lainnya. Tergantung dari warna bahan pencelup yang digelontor ke dalamnya. Pedungan tercemar berat.
Sementara itu, krama setempat harus menanggung derita akibat perilaku tidak ramah lingkungan para pengusaha yang mengejar keuntungan materi semata. Ketika gemerlap kepariwisataan Bali mulai memudar akibat ledakan dua kali bom yang datang beruntun, aktivitas industri yang sangat potensial memporak-porandakan kesehatan lingkungan jika salah kelola itu pun menyurut.
Satu per satu industri garmen, sablon dan pencelupan di Pedungan "beku" operasi.
Tetapi, penderitaan krama Pedungan belum berakhir. Begitu limbah industri yang sarat dengan kandungan logam berat itu menyurut, krama kembali dipusingkan dengan "serbuan" sampah rumah tangga yang menyesaki badan sungai. Sampah rumah tangga itu diyakini bukan murni "produk" krama Pedungan, tetapi sebagian besar merupakan "sampah kiriman" yang datang dari daerah hulu. Posisi Pedungan yang berada di daerah hilir, tampaknya menjadikan desa pakraman berpenduduk 12.242 jiwa ini tidak bisa "steril" dari permasalahan limbah.
Permasalahan Serius
Ditemui Bali Post, Kamis (3/4) lalu, Bendesa Pakraman Pedungan I Nyoman Sumantra didampingi Penyarikan I Gusti Putu Loka, Petajuh Parahyangan I Nyoman Jiwa Pande dan Klian Banjar Pitik I Wayan Manggis mengakui bahwa permasalahan limbah merupakan permasalahan serius di wilayahnya. Meskipun jumlah industri garmen, sablon dan pencelupan menurun drastis dibandingkan di era 1990-an, pencemaran dari sektor ini masih kerap kali terjadi. Tetapi, pihaknya tidak berani memvonis bahwa pembuangan limbah itu dilakukan oleh pengelola usaha yang berlokasi di wilayahnya. Alasannya, di daerah hulu Pedungan juga masih banyak beroperasi usaha sejenis. Jika pengusaha di daerah hulu tetap membuang limbah, tentu saja limbah itu akan tetap sampai ke Pedungan terbawa aliran sungai. "Memang tidak cukup bukti untuk memvonis pengusaha di sini yang membuang limbah berbahaya itu. Terkecuali jika mereka memang tertangkap tangan saat membuang limbah itu ke sungai," kata Sumantra yang dibenarkan oleh prajuru-prajuru lainnya.
Dia menambahkan, pencemaran akibat limbah industri garmen, sablon dan pencelupan itu memang telah menciptakan mimpi buruk bagi krama Pedungan yang bermukim di pinggiran daerah aliran sungai. Meskipun puncak pembuangan limbah itu terjadi beberapa tahun silam, dampak negatif yang diakibatkannya masih dirasakan krama hingga saat ini. Sumur-sumur warga tidak bisa lagi diandalkan sebagai pemasok kebutuhan air minum, mandi, cuci dan kakus (MCK) karena sudah tercemar logam berat. Nasib mengenaskan juga harus ditanggung para petani Pedungan yang menggantungkan sumber penghidupan dari bertanam padi.
Ketika limbah sablon "menjamah" areal pertanian, tanaman padi yang ditanam petani mulai enggan menyemaikan bulir-bulir padi yang bernas. Produksi padi anjlok ke level terendah. Tidak hanya itu, para petani yang terpaksa mengairi sawahnya dengan air dari irigasi yang tercemar limbah sablon itu mendadak mengeluhkan gatal-gatal di sekujur tubuhnya. "Sumur-sumur di sini sudah tercemar. Petani pun enggan bertani lantaran hasil panen tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan," keluhnya.
Pendapat senada juga dilontarkan Klian Banjar Pitik I Wayan Manggis. Pada awal kemunculannya, kata dia, krama Pedungan belum begitu ngeh dengan dampak negatif yang mengiringi operasional industri sablon itu. Sejumlah krama tanpa pikir panjang mau mengontrakkan tanah yang mereka nilai tidak produktif kepada para pengusaha sablon yang sebagian besar merupakan penduduk pendatang. Ketika limbah berbahaya itu mulai menebar ancaman serius bagi kesehatan, mereka baru terperangah.
"Saking jengkelnya, beberapa tahun lalu warga di sini sempat ramai-ramai turun ke sungai dan menutup saluran pembuangan limbah sejumlah pengusaha yang dialirkan ke sungai. Setelah kejadian itu, pengawasan dari instansi terkait di Pemkot Denpasar makin diintensifkan. Sidak-sidak yang menyasar industri garmen, sablon dan pencelupan makin sering digelar," katanya.
Masih Kucing-kucingan
Pengawasan intensif itu, katanya, memang membuahkan hasil. Paling tidak, aktivitas pembuangan limbah secara langsung ke sungai berhasil ditekan. Namun, dia mengakui masih ada juga sejumlah pengusaha yang secara kucing-kucingan membuang limbahnya ke sungai tanpa dinetralkan terlebih dahulu di instalasi pengolahan air limbah (IPAL). "Ada juga pengusaha yang bandel. Mereka membuang limbah berbahaya itu malam hari ketika krama di sini tertidur pulas. Keesokan harinya kami sudah mendapati air sungai penuh warna tanpa tahu dari mana sumbernya. Masih ada yang kucing-kucingan," katanya dengan nada geram.
Sumantra dan Manggis mengakui pencemaran limbah industri garmen, sablon dan pencelupan memang tidak sedahsyat ketika industri itu berada di puncak kejayaannya. Selain jumlah industri itu menurun drastis lantaran sepi orderan, boleh jadi kesadaran pengusaha untuk membangun IPAL makin baik seiring intensifnya pembinaan dan sidak-sidak yang digelar instansi terkait di Pemkot Denpasar.
"Kami berharap pengusaha yang saat ini belum memiliki IPAL secepatnya membangun fasilitas tersebut. Kami tidak pernah melarang orang berusaha, tetapi taati juga ketentuan yang dipersyaratkan sehingga para pengusaha bisa berusaha dengan tenang," kata Sumantra penuh harap.
Penyarikan I Gusti Putu Loka menambahkan, saat ini krama Pedungan juga pusing memikirkan sampah rumah tangga yang menyumbat aliran sungai. Ironisnya lagi, pihaknya tidak tahu pasti dari mana sumber sampah itu sehingga sulit melakukan pembinaan maupun pengawasan. Tahu-tahu, sampah itu sudah berserakan di badan sungai. Padahal, pihak desa pakraman maupun Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar sudah memasang papan-papan larangan di sejumlah lokasi strategis di mana sampah rumah tangga ditemukan menumpuk.
"Kalau yang membuang sampah itu hanya warga di sini, rasanya tumpukan sampah itu tidak sebanyak itu. Kami menduga, sebagian besar dari tumpukan sampah itu merupakan sampah kiriman yang hanyut terbawa aliran sungai dan kampih (terdampar-red) di Pedungan," katanya.
Keluhan senada juga dilontarkan I Wayan Manggis. Ditegaskan, sangat sulit menuding siapa yang sejatinya bertanggung jawab atas tumpukan sampah itu. Yang jelas, krama Pedungan merasa sangat dirugikan karena wilayahnya menjadi jorok dan berbau tidak sedap. "Untuk bisa mengetahui di mana sejatinya sumber sampah itu, saya berharap instansi terkait di Pemkot Denpasar memasang jaring-jaring penahan sampah di setiap perbatasan desa. Di daerah mana sampah itu menumpuk paling banyak, maka bisa dipastikan di sanalah sebenarnya pusat dari permasalahan itu. Tanpa jaring penahan sampah itu, Pedungan akan selamanya menjadi keranjang sampah karena berlokasi di daerah hilir. Lagi-lagi krama di sini yang paling dirugikan," ujarnya. * w. sumatika
Sumber: http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2008/4/7/bd3.htm
